Arahan Kebijakan Luar Negeri

Arahan Kebijakan Luar Negeri

Arahan Kebijakan Luar Negeri

Arahan Kebijakan Luar Negeri
Arahan Kebijakan Luar Negeri

Berdasarkan telaahan Rapat Keppri tahun 2004 tersebut, paling tidak terdapat tiga arah kebijakan luar negeri yang penting dijalankan saat ini yakni:
(a) Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional;
(b) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, serta
(c) Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.

Karena itu, dalam konteks yang lebih luas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 meletakkannya ke dalam tiga program utama nasional kebijakan luar negeri yang harus segera dilakukan yaitu:

a) Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. Langkah ini sejalan dengan pidato Bung Hatta pada tanggal 15 Desember 1945 yang menyatakan bahwa “politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah mestilah sejalan dengan politik dalam negeri”. Seluruh rakyat harus berdiri dengan tegaknya dan rapatnya di belakang pemerintah Republik Indonesia. “Persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan”.

b) Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerjasama internasional terutama kerjasama ASEAN di samping negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia. Langkah mementingkan kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai concentric circle utama politik luar negeri Indonesia. Baca juga: Kata Serapan

c) Penegasan komitmen Perdamaian Dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan internasional. Langkah diplomatik dan multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa sebagaimana dituangkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.