ASN Disdik Jabar Netral dalam Pemilu

ASN Disdik Jabar Netral dalam Pemilu

ASN Disdik Jabar Netral dalam Pemilu

 

ASN Disdik Jabar Netral dalam Pemilu

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat

Ahmad Hadadi, menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk bersikap netral menghadapi pemilu yang akan datang. Bahkan himbauan ini akan Hadadi sampaikan secara resmi kepada seluruh staff Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam apel bersama Senin mendatang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Sikap netral ASN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 Huruf f, yaitu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas netralitas. Asas netralitas berarti setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Kita harus bersikap netral aja ya, jangan ikut-ikutan,” ujar Kadisdik Jabar Ahmad Hadadi saat ditemui di kantornya, Jalan Dr. Rajiman No. 6, Kota Bandung, pada Selasa, 3 April 2018.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau dorongan. Maka, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon, atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik.

Beberapa contoh keterlibatan dalam politik praktis yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah, memasang baliho atau spanduk yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah, menghadiri deklarasi calon kepala/wakil kepala daerah hingga larangan menjadi pembicara atau narasumber dalam pertemuan partai.

ASN pun dilarang mengunggah

ASN pun dilarang mengunggah, menanggapi dan menyebarluaskan visi, misi, gambar atau hal-hal yang berhubungan dengan calon kepala/wakil kepala daerah. ASN juga dilarang melakukan foto bersama dengan calon kepala/wakil kepala daerah dan tidak boleh mengikuti simbol-simbol yang mendukung calon tersebut.

“Kalau simbol, sebenarnya Disdik mempunyai simbol-simbol tersendiri untuk program pendidikan, seperti salam tiga untuk program Genre (Generasi Berencana), jari seperti huruf “L” itu salah untuk program literasi media, dan lainnya. Sering kali hal itu dikaitkan dengan salah satu paslon, maka kita harus menjelaskannya kepada masyarakat agar tidak ada salah paham,” jelas Hadadi.

Tindakan tegas kepada ASN yang melakukan keberpihakan kepada salah satu partai politik dengan menjadi anggota atau pengurus partai politik akan diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf b, “PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai Politik”.

 

Artikel Terkait: