Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana

Pendidikan

Ketentuan Pidana Hal ini diatur dalam undang-undang no 36 BAB VII pada pasal 47-59. Pasal 47 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 48 Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi

Pendidikan

Sanksi Administrasi Hal ini diatur dalam undang-undang no 36 BAB VI pada pasal 45 & 46.  Ada dua belas ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, yang dilakukan setelah diberi peringatan tertulis(pasal46). Pengenaan sanksi adminsitrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi. Keduabelas

Penyidikan

Penyidikan

Pendidikan

Penyidikan Hal ini diatur dalam undang-undang no 36 BAB V pada Pasal 44 yaitu (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Departemen yang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak

Qualcomm Berharap Indonesia Segera Tetapkan Spektrum 5G

Qualcomm Berharap Indonesia Segera Tetapkan Spektrum 5G

Teknologi

Qualcomm Berharap Indonesia Segera Tetapkan Spektrum 5G   Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan kebijakan untuk 5G dan persiapan spektrum.   Kebijakan itu diduga akan dibahas dalam Konferensi Radio Dunia (WRC) 2019 pada bulan November mendatang. Teknologi 5G dan beragam teknologi dan pelayanan terdepan yang akan menyertainya akan menjadi penggerak penting untuk strategi Industri 4.0

Gegara SIBINA Aturan Validasi IMEI Ponsel Ilegal Ditangguhkan

Gegara SIBINA Aturan Validasi IMEI Ponsel Ilegal Ditangguhkan?

Teknologi

Gegara SIBINA Aturan Validasi IMEI Ponsel Ilegal Ditangguhkan? Pemerintah pada akhirnya menangguhkan aturan terkait peredaran ponsel ilegal (black market) melalui validasi IMEI (International Mobile Equipment Identity). Sebelumnya beleid yang melibatkan tiga kementerian itu, akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Menurut Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos, dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, keterlambatan ini lantaran

PAHALA DAN AMAL SHALEH HANGUS GARA-GARA UPDATE STATUS

PAHALA DAN AMAL SHALEH HANGUS GARA-GARA UPDATE STATUS

Agama

PAHALA DAN AMAL SHALEH HANGUS GARA-GARA UPDATE STATUS ~Amal Hangus Gara-Gara Status~ Alhamdulillah OTW Tabligh Akbar di Istiqlal Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu Syaikh… Alhamdulillah, dah muroja’ah satu juz… Alhamdulillah solat duha ini sangat nikmat.. Alhamdulillah meruqyah kesurupan masal di sekolah X sukses… Pernahkah anda menulis status seperti itu # Jangan terlalu vulgar mengekspos kegiatan pribadi

PESAN TERAKHIR UMAR UNTUK UMAT MUSLIM

PESAN TERAKHIR UMAR UNTUK UMAT MUSLIM

Agama

PESAN TERAKHIR UMAR UNTUK UMAT MUSLIM DI Kota Khanashiroh Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya. Dan ternyata khutbah itu adalah pesan terakhirnya untuk ummat Islam. “Wahai sekalian manusia, sungguh kalian tidak diciptakan dengan sia-sia. Dan kalian tidak di-biarkan begitu saja. Kalian memiliki tempat kembali, dimana Allah akan turun kesana untuk men-gadili dan membuat perhitungan