Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Lengkap

Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Lengkap

Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Lengkap

Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Lengkap
Kebijakan Departemen Luar Negeri Indonesia Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Lengkap

Tugas Departemen Luar Negeri RI

Dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ditetapkan bahwa Menteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Fungsi Departemen Luar Negeri RI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dalam Pasal 32 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 ditetapkan bahwa Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
b) Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
d) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
e) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. baca juga: PPKI

Kewenangan Departemen Luar Negeri RI

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Departemen Luar Negeri mempunyai kewenangan:
a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
d. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara;
e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
· pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri serta
· pengaturan dan pelaksanaan protokol dan konsuler