Keluarkan Siswanya Secara Sepihak, SMA Pelita Nusantara Dilaporkan Orang Tua ke Disdik

Keluarkan Siswanya Secara Sepihak, SMA Pelita Nusantara Dilaporkan Orang Tua ke Disdik

Keluarkan Siswanya Secara Sepihak, SMA Pelita Nusantara Dilaporkan Orang Tua ke Disdik

Keluarkan Siswanya Secara Sepihak, SMA Pelita Nusantara Dilaporkan Orang Tua ke Disdik
Keluarkan Siswanya Secara Sepihak, SMA Pelita Nusantara Dilaporkan Orang Tua ke Disdik

Dua siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Pelita Nusantara Kota Bandung yang merupakan anak dari ketua

dan pengurus Komite Sekolah (KS) dikeluarkan secara sepihak oleh sekolah.

Padahal, selama ini Andi Rizki Al-Ghani R dan Erland Agung Yudha tidak pernah sedikitpun membuat kesalahan atau melanggar aturan sekolah. Bahkan kedua siswa itu termasuk murid yang cerdas dan berprestasi.

Hal tersebut terjadi karena kedua orang tua mereka sebagai ketua dan pengurus KS dianggap selalu berseberangan dengan pihak Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Maju (HBIM) yang menaungi SMA Pelita Nusantara (Pelnus).

Ketua KS yang juga orang tua dari Andi Rizki, Andi M Ridwan mengungkapkan,

kejadian tersebut bermula dari pihaknya yang kerap menanyakan fasilitas yang dijanjikan sekolah dan selalu memberi masukan kepada sekolah demi kemajuan anak-anaknya. Namun siapa sangka masukan yang diberikan KS malah membuat pihak yayasan merasa ‘gerah’.

“Karena masukan dari kami sekolah terus berupaya mencari kesalahan anak-anak kami agar bisa dikeluarkan,” ungkap Andi, usai mengadukan sekolah kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah VII, Dinas Pendidikan Jawa Barat, di SMKN 1 Cimahi, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Kamis (18/4).

Menurut Andi, sebenarnya bukan dirinya dan orang tua Erland saja yang sejak lama ingin menanyakan fasilitas sekolah yang dijanjikan, tetapi hampir semua orang tua murid ingin menanyakan kejelasan fasilitas belajar serta fasilitas pendukung yang ada di sekolah. Sebab, untuk masuk ke sekolah tersebut mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal.

“Untuk masuk ke sini (SMA Pelnus) kami harus bayar uang pangkal sebesar Rp 30 juta-an.

Jadi wajar jika kami menanyakan fasilitas yang diberikan kepada anak kami,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, selama ini pihak yayasan selalu menolak untuk bertemu dengan orang tua murid. Sehingga ia pun terpaksa menunda pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dengan tujuan agar pihak yayasan mau menemui pihak KS.

“Tapi mereka malah memanfaatkan itu (penundaan pembayaran SPP) untuk alasan mengeluarkan anak kami. Akhirnya saya mengalah membayar SPP yang kami tunda pembayarannya agar anak kami bisa melanjutkan sekolah. Saya berpikirnya anak-anak sudah mendekati UAS kasihan kalau sampai tidak mengikuti ujian,” bebernya.

Dia menyesalkan permasalahan antara sekolah-yayasan dan orangtua malah berimbas kepada para siswa. Bahkan dia mengaku, meski pihaknya sudah melunasi SPP, namun tetap saja anaknya dikeluarkan. Parahnya lagi kedua siswa itu dikeluarkan dari barak tanpa ada pemeberitahuan.

 

Baca Juga :