Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah
Keuangan Daerah

Penerimaan keuangan daerah semakin membaik setelah diberlakukannya otonomi daerah. Penerimaan keuangan daerah pada tahun 1997/1998 sebesar Rp.57.699.669.000,00, tahun 2002 menjadi Rp.324.089.778.500,00, sumbangan yang berasal dari PAD sebesar Rp.23.411.773.000,00 atau sebesar 7,22 %. Selama lima (5) tahun terakhir penerimaan keuangan daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20%, pada tahun 2002 penerimaan sebesar Rp.324.087.778.500,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp.23.411.773.000,00 atau sebesar 7,22% dan pada tahun 2006 jumlah penerimaan daerah mencapai Rp.637.166.877.000,00 yang berasal dari PAD sebesar Rp.56.824.933.000,00 atau sebesar 8,92%. Tantangan pembangunan keuangan daerah adalah masih besarnya ketergantungan penerimaan keuangan daerah dari dana perimbangan dan belum seimbangnya proporsi pengeluaran daerah untuk belanja aparatur dengan belanja publik.

Politik
Pendekatan politik massa mengambang (Floating Mass) sebagai upaya untuk mengendalikan dinamika politik masyarakat demi pembangunan ekonomi menjadikan pembangunan politik mengalami stagnasi. Pada sisi lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi tidak lebih sebagai kewajiban dari pada hak. Meningkatnya taraf hidup dan derajat pendidikan masyarakat serta terbukanya informasi, menimbulkan tuntutan yang lebih besar dalam partisipasi politik, namun saluran yang tersedia tidak memadai. Terjadinya krisis ekonomi sejak awal Mei 1997 berlanjut menjadi krisis multidemensi secara akumulatif menimbulkan desakan kuat pada tuntutan reformasi. Reformasi politik nasional yang menemukan momentum di tahun 1998, secara monumental diwujudkan dalam pemilu tahun 1999 dan pemilu legislatif serta pemilu presiden / wakil presiden tahun 2004, melalui dua kali perubahan perundang-undangan politik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga terus dilakukan pembenahan ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai Peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan. Tingginya dinamika politik dan perlunya konsolidasi dan sinkronisasi ketentuan normatif maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-Undang sebelumnya. Tantangan pembangunan politik adalah mempertahankan momentum reformasi agar sesuai dengan tujuannya serta membangun budaya politik yang santun.

 

Baca juga ;