Perbatasan dan Pembangunan Perdesaan

Perbatasan dan Pembangunan Perdesaan

Perbatasan dan Pembangunan Perdesaan

Perbatasan dan Pembangunan Perdesaan
Perbatasan dan Pembangunan Perdesaan

Daerah perbatasan yang pada umumnya berupa wilayah perdesaan adalah

 merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah lain. Dalam konteks kewilayahan, terdapat kecenderungan di daerah perbatasan pertumbuhan wilayahnya lebih lambat dibandingkan dengan wilayah bukan perbatasan, hal ini disebabkan adanya isolasi fisik untuk daerah perbatasan yang sekaligus merupakan wilayah pedalaman dan terjadinya isolasi perhatian dari pemerintah yang lebih tinggi serta sering terjadi benturan dari kebijaksanaan yang berbeda dalam peruntukkan lahan di daerah perbatasan (Mubyarto, dkk., 1991) Terjadinya konflik-konflik di daerah perbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut.

 

Berkaitan dengan pendekatan keruangan pada studi geografi

untuk mengembangkan wilayah perbatasan yang pada umumnya berupa perdesaan, suatu kebijaksanaan pembangunan keruangan sudah seharusnya mempromosikan pertumbuhan pusat-pusat pelayanan perdesaan yang dapat menghubungkan pusatpusat atau kota-kota dengan daerah buriloka termasuk daerah di sepanjang perbatasan. 

Kebijaksanaan ini harus dilengkapi dengan (Huisman, 1987):

  1. Ekstensifikasi pasar untuk menampung kelebihan produksi pertanian dan output daerah perdesaan yang lain;
  2. Pengagihan input yang dibutuhkan untuk produksi pertanian yang telah meningkat tersebut (seperti benih, pupuk, dsb);
  3. Pengagihan pelayanan-pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, persediaan air bersih, angkutan umum, dan tentu saja penyebaran pelayanan ekonomi yang lebih luas dan merata;
  4. Penciptaan kesempatan lapangan kerja baru baik di bidang produksi sekunder yang berhubungan dengan pertanian maupun jenis industri perdesaan lainnya; dan
  5. Memperlambat laju migrasi desa-kota.

 

Kebijaksanaan yang mempromosikan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan perdesaan

akan efektif apabila dipacu dengan pertumbuhan dan pembenahan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Pedesaan sebagai hirarkhi bertingkat tiga yaitu sebagai pusat pelayanan desa (village service centres), merupakan titik tolak dari perencanaan suatu kegiatan dalam konteks pembangunan wilayah atau program pembangunan perdesaan terpadu.

Perencanaan pengembangan wilayah pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari program pembangunan yang berupaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya agar lebih bermanfaat untuk mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perkembangannya suatu wilayah secara struktur sosial dan ekonominya akan ditentukan oleh potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan aspek kelembagaan terutama menyangkut teknologi, kesiapan aparat, dan sumber pendanaan (Sugandy, 1987). Interaksi di antara komponen tersebut pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu wilayah. Pemahaman terhadap potensi yang sebenarnya ada pada suatu wilayah sangat diperlukan agar interaksi yang terjadi adalah interaksi yang seimbang dan pertumbuhan wilayah tersebut benar-benar berbasis dari potensi wilayahnya senidiri. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah desa-desa perbatasan agar dapat serasi dengan kondisi desa perlu dilihat potensi desa yang ada.

Potensi desa adalah sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa setempat. Potensi desa tersebut dapat dibedakan dalam potensi fisik dan non fisik (Bintarto, 1983). Untuk memudahkan identifikasi potensi menurut Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Dirjen Cipta Karya DPU 1990, maka potensi wilayah dapat dikelompokkan menjadi:

  1. Potensi sumberdaya alam yang berupa lahan yang subur, hasil hutan, pertambangan dan energi, dsb;
  2. Potensi sumberdaya manusia berupa tenaga kerja, keahlian, partisipasi, kekayaan, serta kelembagaan sosial; dan
  3. Potensi ruang yang dapat berupa letak daerah yang strategis. Dalam operasional di lapangan, komponen potensi tersebut dapat berkembang sesuai dengan tujuan kegiatan perencanaan.

Potensi desa tidak sama, karena lingkungan geografi dan keadaan penduduknya berbeda, luas tanah, macam tanah, dan tingkat kesuburan tanah yang tidak sama. Sumber air dan tata air yang berbeda menyebabkan cara penyesuaian atau corak kehidupan yang berbeda. Dalam hal ini maju mundurnya desa dapat tergantung pada beberapa faktor antara lain:

  1. Potensi desa yang mencakup potensi sumberdaya alam, potensi penduduk warga desa beserta pamongnya;
  2. Interaksi antara desa dengan kota, antara desa dengan desa, tercakup di dalamnya perkembangan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi dan infrastrukturnya; dan
  3. Lokasi desa terhadap daerah-daerah di sekitarnya.

Perbedaan potensi desa akan mempengaruhi tingkat perkembangan suatu daerah. Untuk melakukan penilaian terhadap tingkat perkembangan desa dapat dilakukan dengan melakukan analisis sumberdaya wilayah melalui analisis inter dan intra regional. Analisis inter regional yaitu dengan membandingkan perkembangan dari setiap sub wilayah dilihat dari aspek sumberdaya, karakteristik sosial dan ekonomi atau perbandingan komponen wilayah dari daerah perencanaan. Untuk menilai tingkat perkembangan wilayah dapat dinyatakan dalam bentuk indeks yang disebut sebagai indeks tingkat perkembangan wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengukur perbedaan tingkat atau derajad perkembangan wilayah berbasis pada sosial dan ekonomi wilayah. Teknik perhitungan indeks terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

  1. Menentukan variabel dan indikator sosial-ekonomi beserta parameter masing-masing;
  2. Mengumpulkan dan mengisi data ke dalam tabel;
  3. Pemberian bobot;
  4. Menghitung indeks perkembangan setiap unit wilayah perencanaan; dan
  5. Interpretasi hasil berdasar nilai total indeks.

Baca Juga :