Serikat Telkom Kritisi Biaya Interkoneksi

Serikat Telkom Kritisi Biaya Interkoneksi

Serikat Telkom Kritisi Biaya Interkoneksi

Serikat Telkom Kritisi Biaya Interkoneksi
Serikat Telkom Kritisi Biaya Interkoneksi

BANDUNG-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)

berencana melakukan revisi kebijakan Biaya Interkoneksi dan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP No.52 Tahun 2000) serta Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (PP No.53 Tahun 2000).

Atas hal itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis meminta Menkominfo untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang dapat dipersepsikan sebagai pemberian fasilitas yang berlebih–lebihan bagi operator asing yang beroperasi di Indonesia.

“Janji Pemerintah saat ini untuk membeli kembali Indosat belum terlaksana, Menkominfo malah akan menerapkan kebijakan yang berpotensi merugikan satu-satunya BUMN Telekomunikasi di Indonesia yaitu PT. TELKOM dengan rencana kebijakan perhitungan biaya interkoneksi, network sharing, dan spectrum sharing,” demikian ungkapan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto dalam siaran persnya.

Terkait kebijakan biaya interkoneksi, Wisnu menyoroti, disamping

prosesnya yang terkesan terburu-buru, sehingga azas kepatutan penandatangan diabaikan. Untuk kondisi sekarang tanpa adanya Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) seharusnya tidak layak
seorang PLT DIRJEN menandatanganinya. Isi surat tersebut juga terkesan membingungkan, dimana seorang pejabat Negara harusnya paham kebijakan yang dikeluarkannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan penetapan tarif interkoneksi Rp. 204.- juga tidak mencerminkan keadilan, penetapan tarif dibawah biaya yang harus ditanggung PT Telkom karena terlanjur membangun jaringan hingga
ke pelosok tetapi masih diatas biaya operator-operator asing yang malas membangun jaringan sampai pelosok. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Federasi, kenapa kebijakan tersebut menguntungkan Asing dan merugikan BUMN.

Terkait Kebijakan Revisi PP 52 dan 53 yang berisi Network Sharing

dan Spectrum Sharing, Wisnu juga menyoroti prosesnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk memberikan masukan baik lisan maupun tulisan dalam proses pembentukan kedua Rancangan Revisi PP tersebut, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, sehingga dapat
dikatakan pembentukan kedua Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah tersebut tidak baik.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis berpendapat bahwa rencana Pemerintah memaksakan network sharing berpotensi merugikan BUMN Telekomunikasi yang sudah membangun, sementara di sisi lain
menguntungkan operator milik asing yang malas membangun.

Kemudian spectrum sharing dapat mengakibatkan jual beli spektrum frekuensi radio. Seyogyanya sumber daya alam terbatas ini dikelola dengan baik untuk tujuan efisiensi. Jika melihat kondisi di lapangan, kedua Rancangan tersebut berpotensi merugikan satu-satunya BUMN Telekomunikasi di Indonesia, bahkan bisa mengancam keamanan dan ketahanan negara. jo

Baca Juga :