TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROGRASI PELAYANAN PUBLIK
Pendidikan

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROGRASI PELAYANAN PUBLIK

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROGRASI PELAYANAN PUBLIK

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROGRASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah

pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah, melainkan juga pihak swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni menjalankan tgas pokok serta mencari dukungan suara. Adapun, pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan.

Pelayanan publik kepada masyarakat bisa diberikan secara cuma-cuma ataupun diertai dengan pembayaran. Pelayanan publik yang bersifat cuma-cuma sebenarnya merupakan kompensasi dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Adapun, pemberian pelayanan publik yang disertai dengan penarikan bayaran, penentuan tarifnya di dasarkan pada harga pasar ataupun di dasarkan menurut harga yang paling terjangkau bukan berdasarkan ketentuan sepihak aparat atau instansi pemerintah. Dalam hal ini rasionalitas dan transparansi biaya pelayanan publik harus dijalankan oleh aparat pelayanan publik, demi tercapainya penerapan prinsip-prinsip good and clean governence.

Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governence di indonesia. Pertama, Pelayanan publik selama ini menjadi area dimana negara yang diwakili pemerintah berintegrasi dengan lembaga nonpemerintah. Kedua, Pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek good and clean governence bisa di artikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governence, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birograsi.

Kinerja birograsi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan elemen-elemen indikator sebagai berikut:

  1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi kebijakan dan sebagainya.
  2. Indikator proses yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
  3. Indikator produk yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik
  4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka menengah
  5. Indikator manfaat adalh sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
  6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik fositif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Sumber: https://student.blog.dinus.ac.id/handay/seva-mobil-bekas/