Wawako Tegaskan Kepala SD dan SMP Negeri Tidak Memungut Sumbangan
Pendidikan

Wawako Tegaskan Kepala SD dan SMP Negeri Tidak Memungut Sumbangan

Wawako Tegaskan Kepala SD dan SMP Negeri Tidak Memungut Sumbangan

Wawako Tegaskan Kepala SD dan SMP Negeri Tidak Memungut Sumbangan
Wawako Tegaskan Kepala SD dan SMP Negeri Tidak Memungut Sumbangan

Wawako Palembang Fitrianti Agustinda memanggil sejumlah Kepala Sekolah SMP

Negeri di Kota Palembang, Senin (29/7/2019). Fitrianti Agustinda kembali menegaskan kepada Kepala SMP Negeri jika sekolah tidak boleh memungut atau menerima sumbangan dari orang tua siswa, termasuk pembelian baju seragam.
Fitrianti mengungkapkan, intinya pihaknya menegaskan saja dan berkomitmen untuk betul betul menegakkan aturan yang ada, yakni aturan dari Kementrian Pendidikan Pusat bahwa tidak boleh adanya pungli dalam pungutan apapun bentuknya, baik dalam jenis apapun, juga alasan apapun, tidak boleh lagi ada pungutan baik ditimgkat SD maupun ditingkat SMP

“Kami hari ini sangat bergembira sekali, karena dihadiri oleh kepala dinas Pendidikan Kota Palembang

, juga dari BPKAD dan juga dari BAPEDA. Tentu semuanya sudah kita bicarakan dengan baik dan kalaupun nanti, ada hal hal yang tudak masuk dalam anggaran Bosda, anggaran bos Pusta, kami pemerintah Kota Palembang, siap untuk menerima masukan dari seluruh kepala sekolah sekota Palembang dan siap kita anggarkan,” ujarnya.

“Kami berharap tidak ada lagi sekolah maupun kepala sekolah memikirkan biaya

yang mungkin seharusnya mereka dan bukan kapasitas mereka untuk mencarikan jalan keluarnya, ” katanya.
Menurutnya, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Palembang, maupun tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk memberikan solusi solusi yang terbaik, terkait mengenai pengeluaran dana sekolah, dan tidak boleh lagi ada punggutan apapun disekolah masing masing.
“Saya menekankan sekali lagi, ini bukan kebijakkan tapi penegakan aturan dari kementrian pendidikan yang ada dipusat,” katanya.
Fitri juga menegaskan, bagi kepala sekolah yang tidak mengindahkan harus siap terima konsekuensinya. “Yang namanya pungli, itu korupsi, yang namanya korupsi tentu ada sanksi pidananya, itu terkait masalah sanksinya, ” tegasnya.

 

Sumber :

https://lakonlokal.id/